MENTERI Perdagangan Budi Santoso mengatakan delegasi Indonesia akan membahas nasib moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau customs duties on electronic transmission atau CDET dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-14 World Trade Organization (WTO).

Menurut Budi, pembahasan tindak lanjut moratorium itu penting karena setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik atau e-commerce harus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.

“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Maret 2026.

Selain menuntut pembahasan moratorium secara komprehensif, Budi mengatakan delegasi Indonesia akan menagih kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.

Budi menjelaskan, isu perdagangan digital menjadi salah satu yang akan dibahas delegasi Indonesia dalam forum yang diselenggarakan pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun. 

Secara garis besar, Budi mengatakan Indonesia akan mendorong reformasi WTO agar manfaatnya bisa dirasakan negara berkembang tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut.

Menurut dia, reformasi sistem perdagangan multilateral penting dilakukan untuk memperkuat pengambilan keputusan secara konsensus dan memberikan perlakuan khusus bagi negara berkembang. “Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” kata dia.

Sejumlah isu yang dibawa Indonesia dalam konferensi itu adalah subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC). 

Budi memastikan agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan posisi Indonesia kuat dalam perundingan multilateral. Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS). 

Kemudian melanjutkan perundingan sektor pertanian dengan menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Indonesia menilai aturan global di sektor tersebut harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan domestik.

“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Adapun delegasi Indonesia dalam forum WTO akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha. Selain menghadiri sidang utama, delegasi Indonesia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat menteri, pertemuan koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta berbagai agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.