Ia menjelaskan terdapat risiko finansial besar jika program ini dijalankan secara mentah atau brute force tanpa adanya reformasi struktural. Kelemahan utama terletak pada ketergantungan subsidi terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Biodiesel lebih murah dari solar hanya jika atas break-even Brent US$101 di bawahnya, mandat ini justru akan merugikan APBN," papar Yayan.

Saat harga minyak Brent berada di bawah angka tersebut, selisih indeks harga pasar (HIP) biodiesel yang lebih tinggi dari solar murni harus ditutupi oleh dana subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Akibatnya, kebijakan B50 justru berpotensi membebani kas negara sekitar Rp80 triliun- Rp100 triliun per tahun dibandingkan menghemat anggaran. Hal ini terjadi karena pemerintah harus menanggung lonjakan biaya subsidi biodiesel, di saat yang sama penerimaan negara dari pajak ekspor sawit justru merosot tajam karena pasokannya habis tersedot untuk kebutuhan dalam negeri.

"Dana bersifat pro-cyclical dan justru akan menurunkan pembiayaannya sendiri: setara 93 persen anggarannya mengalir ke subsidi, menggerus peremajaan yang seharusnya memangkas tekanan bahan baku," tulisnya.

Terkait efektivitas B50 dalam mewujudkan swasembada energi, Yayan menekankan keberhasilan program ini sangat bergantung pada metode eksekusi di lapangan. Ia membagi dampak B50 ke dalam dua kondisi ekstrem, yakni skenario mandatori mentah (brute force) dan skenario reformasi penuh (debottlenecked).

"Pilihannya bukan B50 'ya atau tidak'; melainkan B50 mentah versus B50 yang dijalankan dengan benar," tegas Yayan.

Jika pemerintah hanya fokus pada kewajiban pencampuran tanpa membenahi sektor hulunya, B50 dinilai berisiko menjadi beban multidimensi. Proyeksi pemodelan Yayan menunjukkan skenario brute force berpotensi memicu pembukaan hingga 3,22 juta hektar lahan baru dan menimbulkan utang emisi karbon kumulatif yang membutuhkan waktu pelunasan hingga 122 tahun.

Senada, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai langkah bauran energi ini sudah tepat secara strategi demi menghadapi risiko gejolak pasokan global, tetapi B50 belum cukup kuat untuk mengantarkan Indonesia pada status swasembada energi yang sesungguhnya.

"B50 merupakan langkah yang baik untuk memperkuat kemandirian energi, tetapi belum cukup untuk disebut swasembada energi penuh," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/7).

Menurut Syafruddin, swasembada energi nasional memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan tidak bisa hanya dibebankan pada satu komoditas seperti kelapa sawit semata.

"Indonesia tetap perlu memperkuat produksi minyak dan gas, jaringan gas, listrik terbarukan, transportasi publik, efisiensi energi, dan kendaraan rendah emisi. Jika B50 berdiri sendiri, Indonesia hanya mengurangi impor solar, bukan menyelesaikan seluruh kerentanan energi," tambahnya.

Di sisi lain, lonjakan penyerapan pasokan kelapa sawit ke sektor energi memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas industri pangan nasional. Ia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai trade-off atau benturan kepentingan antara pemenuhan bahan bakar dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

"Risiko gangguan terhadap minyak goreng dan produk turunan sawit cukup beralasan karena B50 meningkatkan serapan CPO dalam jumlah besar. Ketika permintaan biodiesel naik, pasokan sawit dapat tersedot ke energi, terutama jika harga biodiesel dan insentifnya lebih menarik bagi pelaku industri," jelas Syafruddin.

Lebih lanjut, Syafruddin menyampaikan ketimpangan alokasi pasokan kelapa sawit ini berpotensi memberikan tekanan inflasi pada harga minyak goreng domestik serta mengganggu lini industri hilir lainnya. Risiko tersebut akan bertambah eskalatif apabila performa produksi hulu sawit nasional cenderung jalan di tempat atau terganggu faktor musiman.

"Risiko ini makin besar jika produksi sawit stagnan, produktivitas kebun rakyat rendah, cuaca mengganggu panen, atau harga global CPO naik," tambahnya.

Sebagai langkah preventif, ia mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan tata niaga sawit sejak dini melalui instrumen regulasi yang ketat.

"Pemerintah perlu melakukan pencegahan sejak awal melalui neraca sawit nasional yang transparan, prioritas pasokan untuk pangan domestik, stok penyangga minyak goreng, Domestic Market Obligation yang disiplin, pengawasan ekspor, serta formula insentif biodiesel yang tidak mengalahkan kebutuhan pangan," pungkas Syafruddin.