Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia masih kekurangan 110 ribu dokter umum untuk mencukupi penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Tanah Air.

Budi menjelaskan, dengan populasi 280 juta, Indonesia butuh 280 ribu dokter. Sekarang yang baru terpenuhi 170 ribu dokter.

Kalkulasi Budi, perlu waktu 10 tahun untuk memenuhi 110 ribu dokter dengan asumsi hitungan ada 12 ribu lulusan fakultas kedokteran setiap tahun. 

"Kita sekarang baru 170 ribuan, jadi masih kurang kan berapa tuh, 110 ribu. Produksi kita setahun 12 ribu, ini masih jauh sekali gapnya, itu sebabnya saya sangat mendukung kalau ada pihak-pihak yang ingin membangun FK," kata Budi saat launching Fakultas Kedokteran Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, Rabu (4/9).

Budi mengapresiasi Unisa di bawah naungan Muhammadiyah yang membuka fakultas kedokteran demi mencapai tujuan pemenuhan SDM itu.

Dia juga mendorong Muhammadiyah agar membuka fakultas serupa pada kampus-kampusnya yang berada di dalam maupun luar Pulau Jawa.

"Dan kalau saya juga boleh mohon, kalau bisa orang-orang dari luar Jawa, penduduk-penduduk aslinya, putra daerah dari sana juga dibuat programnya agar lebih banyak lagi dokter-dokter putra daerah yang bisa kita diskusikan peran langsung," pesannya.

Mengutip Antara, Menkes pada Mei 2024 lalu menyebutkan bahwa sekitar 500 puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter.

Dia juga mengungkap fakta bahwa seorang dokter dapat bekerja di tiga tempat sekaligus. Ini menjadi cerminan nyata bahwa tenaga kesehatan masih kurang.

Menkes selain itu juga bilang, Indonesia masih kekurangan sekitar 29 ribu dokter spesialis. Selain persoalan itu, lanjut Budi, distribusi tenaga kesehatan juga sulit lantaran semua terpusat di Pulau Jawa.

Budi mengaku telah merayu Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mau menggelontorkan duit negara untuk menyubsidi gaji dokter spesialis.

Budi menyebut subsidi tersebut diperlukan agar para dokter spesialis mau bekerja di luar Pulau Jawa. Upaya ini akan dimulai di 150 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK).