TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Sekretaris Negara era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Yusril Ihza Mahendra, diketahui memiliki sebuah perusahaan yang turut mendaftar dalam proyek tambang pasir laut. Perusahaan yang dimiliki Yusril bernama PT Gajamina Sakti Nusantara, merupakan salah satu dari 65 perusahaan yang antre untuk izin penambangan itu.

Setelah masyarakat mengetahui bahwa Yusril ikut dalam kegiatan penambangan pasir laut, hal itu menuai banyak kritik dari beberapa pihak. Salah satunya yakni Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin. 

Dia mengkritik niat Yusril melibatkan perusahaannya untuk melakukan penambangan pasir laut. Parid menyarankan agar Yusril lebih baik menjadi Menteri Singapura.

"Nah terus soal Yusril, ini bagusnya dia jadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Singapura aja tuh," kata Parid saat dihubungi Tempo melalui saluran telepon pada Jumat, 04 Oktober 2024. 

Parid menjelaskan alasan dirinya menyarankan Yusril untuk menjadi Menteri Hukum dan HAM Singapura. Ia mengatakan, Yusril lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan Singapura daripada kepentingan negeri sendiri terkait pasir laut. 

"Kalau dia (Yusril) bilang, Singapura butuh. Udah bagus kalau gitu dia jadi Menteri Hukum dan HAM Singapura aja, jangan di Indonesia," ujarnya.

Menurut Parid, Yusril tidak mencerminkan tokoh yang memahami makna dan arti dari HAM. Sebab, kata dia, sejak disahkannya peraturan ekspor pasir laut, regulasi itu tidak melihat kondisi masyarakat pesisir pantai yang terdampak penambangan itu.

Iklan

"Itu mencerminkan dia (Yusril) tidak mengerti HAM masyarakat pesisir yang hancur lautnya itu," tutur Parid.

Lebih lanjut, ia menuturkan, pernyataan yang diungkapkan Yusril tentang kebutuhan Singapura, dinilai tidak memihak rakyat Indonesia. Parid mengatakan, wilayah laut juga dibutuhkan nelayan di Indonesia.

"Kalau dia bilang Singapura butuh, emang Indonesia gak butuh? Itu masyarakat pesisir yang bergantung sama laut juga butuh Pak," ucap dia.

Menurutnya, jika Yusril menjadi Menteri Hukum dan HAM Singapura, justru berdampak baik. Parid berujar, apabila Yusril memiliki keinginan untuk menjadi Menteri Singapura, maka hal tersebut kemungkinan diterima.

"Kalau gitu bilang aja suruh jadi Menkum HAM di Singapura. Itu akan lebih diterima di sana mungkin. Gitu aja," ujar Parid.