Bagi Arief (36), seorang karyawan di perusahaan media, pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada 2020-2022 telah memberi pelajaran yang berharga bagi sistem kesehatan nasional.

Bagaimana tidak? Wabah Covid-19 yang bermula di Wuhan, China pada akhir 2019 seketika menyebar cepat ke berbagai negara di dunia. Namun, tidak ada satu negara pun yang memiliki pengalaman dengan penyebaran virus tersebut.

Alhasil, setiap negara dipaksa untuk mengambil kebijakan cepat dan tepat agar dapat mengatasi penyebaran virus dan mengendalikan kasus-kasus yang telah terjadi. Begitu pula dengan Indonesia.

"Tentu ini pengalaman berharga untuk sektor kesehatan kita ke depan agar lebih siap menghadapi kondisi tak terduga seperti pandemi kemarin. Tapi, apa yang dilakukan pemerintah dengan PSBB/PPKM itu lumayan baik, meski sebenarnya pemerintah bisa lebih ketat lagi," ujar Arief kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/10).

Menurutnya, pemerintah sebenarnya bisa lebih ketat lagi membatasi lalu lintas orang, khususnya yang berasal dari luar negeri agar penyebaran virus yang bermula dari luar itu tidak cepat menyebar di Indonesia.

Begitu pula dengan ketika pembatasan sudah dilakukan, seharusnya tidak mudah dilonggarkan, apalagi hanya demi menarik kunjungan turis. Sebab, hal yang terpenting yang seharusnya dilakukan negara adalah memastikan kesehatan dan keselamatan warga negaranya.

Hal senada juga dirasakan oleh Sisil (31), seorang karyawan di perusahaan keuangan. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak perlu ragu untuk benar-benar membatasi pergerakan masyarakat atas nama keselamatan.

Meski begitu, ia mengapresiasi kesigapan pemerintah yang setidaknya mampu segera menghadirkan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Bahkan, vaksin diberikan secara gratis dengan berbagai skema.

"Soal vaksin gratis, saya dapat dari lembaga pemerintah, jadi alhamdulillah kebantu dan untuk orang tua dapat dari program-program pemerintah dan vaksinnya juga oke," ucap Sisil.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengaku pernah mendapat desakan untuk mengambil kebijakan penutupan wilayah secara penuh (lockdown) seperti yang diterapkan banyak negara di dunia untuk mengatasi pandemi Covid-19.Desakan itu tak hanya berasal dari masyarakat, namun juga para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Di kabinet sendiri 80 persen. Survei juga rakyat minta lebih 80 persen meminta lockdown, tapi saat itu saya semadi, saya endapkan betul apakah kita harus melakukan itu? Jawaban saat itu, tidak usah," ungkap Jokowi.

Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan itu kemudian bersulih nama menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dijalankan dengan sistem gas dan rem.

Dengan sistem tersebut, PPKM diterapkan secara ketat ketika kasus Covid-19 meningkat, namun kemudian dilonggarkan ketika kasus mulai turun.

Selain itu, sistem ini membuat kebijakan PPKM tidak dipukul rata ke semua daerah. Daerah-daerah yang jumlah kasusnya tidak tinggi, maka bisa mendapat kelonggaran aturan dan begitu sebaliknya.

Jokowi menjelaskan kebijakan PPKM dengan sistem gas dan rem sengaja diambil karena turut mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, bila Indonesia melakukan PPKM secara total seperti halnya lockdown di negara-negara lain, maka perekonomian akan sangat jatuh.

"Itu kalau diputuskan lockdown bisa (perekonomian) kita di minus 17 persen saat itu, ekonomi kita minus 17 persen dan mengembalikannya ke normal itu sangat sulit karena minusnya sudah langsung jatuh seperti negara-negara di Eropa," terangnya.

Hasilnya pun terbukti, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak serendah negara-negara lain di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional minus 2,07 persen pada 2020.

Sementara ekonomi Singapura terkontraksi 6 persen, Thailand minus 6,6 persen, Uni Emirat Arab minus 6,6 persen, India minus 8 persen, Prancis minus 9 persen, dan Inggris minus 10 persen.

Tak hanya dari sisi perekonomian, Jokowi mengklaim kebijakan PPKM dengan sistem gas dan rem juga cukup mampu mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 di Tanah Air.

Berdasarkan data worldmeters.info, total kasus Covid-19 di Indonesia berkisar 6,82 juta sejak awal pandemi hingga tahun ini. Jumlah ini lebih rendah dari Brasil dengan total populasi masyarakat yang tak berbeda jauh dari Indonesia, yaitu berkisar 38,74 juta kasus.

Sementara negara lain seperti Amerika Serikat mencapai 111,82 juta kasus, India 45,03 juta kasus, Prancis 40,13 juta, dan Korea Selatan 34,57 juta kasus.

Selain kebijakan PPKM secara gas dan rem, pemerintah Indonesia juga terbilang cukup tanggap dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dengan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Pemerintah mengupayakan pemberian vaksin secara gratis kepada masyarakat melalui berbagai cara seperti penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai kerja sama dengan berbagai lembaga di dunia.

Setelah kasus dirasakan cukup terkendali, Presiden Jokowi pun mencabut kebijakan PPKM pada 30 Desember 2022 atau sekitar dua tahun setelah pandemi Covid-19 melanda negeri.

"Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," ucapnya.

Meski mampu melewati pandemi Covid-19, namun pekerjaan rumah pemerintah di sektor kesehatan sejatinya tidak selesai begitu saja. Justru, Pandemi Covid-19 yang memberi pelajaran berharga bagi sistem kesehatan nasional membuat pemerintah perlu melakukan transformasi ke depan.

Hal ini yang menjadi dasar pemerintah meluncurkan program transformasi kesehatan agar Indonesia memiliki sistem kesehatan yang lebih baik, kuat, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan dunia.

"Waktu saya tanya maksud Bapak (Jokowi) apa, beliau merasa bahwa adanya pandemi (Covid-19) ini tidak hanya Indonesia, di seluruh dunia, kelihatan bahwa sistem kesehatan kita nasional itu lemah," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Program transformasi kesehatan Indonesia terdiri dari enam pilar. Pertama, transformasi layanan primer seperti Puskesmas, Posyandu, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Caranya dengan meningkatkan jumlah dan kualitas masing-masing layanan primer di berbagai daerah di Indonesia. Harapannya, berbagai layanan primer ini dapat lebih mengupayakan kebijakan promotif dan preventif yang komprehensif terhadap program-program kesehatan pemerintah.

Selain itu, transformasi layanan primer juga dilakukan dengan peningkatan layanan imunisasi, akses dan alat kesehatan, pemantauan wilayah setempat, standar pelayanan minimal, edukasi hingga penanganan penyakit menular, seperti TBC, HIV/AIDS, malaria, polio, dengue, sampai rabies.

Kedua, transformasi layanan rujukan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier kepada masyarakat. Transformasi ini juga diharapkan dapat mendorong layanan rujukan yang dapat diakses hingga daerah pelosok.

Pemerintah juga ingin mendorong pembangunan dan peresmian rumah sakit vertikal baru di wilayah timur Indonesia serta pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana kesehatan lainnya.

Transformasi ini juga ditujukan untuk pengampuan sejumlah penyakit prioritas seperti jantung, stroke, kanker, ginjal, diabetes melitus, kesehatan jiwa sampai kesehatan ibu dan anak.

Ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan untuk menghadapi kejadian luar biasa atau situasi tanggap darurat terhadap wabah penyakit tertentu. Transformasi ini juga dilakukan dengan peningkatan ketahanan sektor farmasi, alat kesehatan, vaksin, bahan baku obat sampai tenaga kesehatan cadangan.

Keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan pembiayaan kesehatan tersedia, cukup, berkesinambungan, dan teralokasi secara adil.

Di sisi lain, transformasi ini juga diharapkan dapat mendorong pembelanjaan efektif dan efisien agar penyediaan layanan kesehatan terjangkau dan dapat mencegah penyakit di masyarakat.

Kelima, transformasi SDM kesehatan untuk mencapai pemenuhan dan pemerataan dokter dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Transformasi ini juga dilakukan dengan menambah kuota dosen kedokteran dan rumah sakit pendidikan di Tanah Air, transformasi politeknik kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan sampai pemberian beasiswa SDM kesehatan.

Keenam, transformasi teknologi kesehatan untuk mencapai pemanfaatan teknologi informasi dan bio-teknologi di Indonesia. Harapannya, Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan proses digital di sektor ini ke depan.

Tak hanya di kota-kota besar, pemerintah memastikan layanan kesehatan juga menyasar wilayah pelosok di Indonesia, termasuk Papua.

Salah satunya tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Merujuk pada Inpres tersebut, pemerintah mengalokasikan dana belanja kementerian/lembaga sampai dana desa untuk peningkatan sektor kesehatan di Papua.

Alokasi tersebut diberikan untuk mendukung program peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian reproduksi remaja, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyediaan tenaga kesehatan dan penguatan sistem kesehatan dasar serta rujukan di Papua.

Pemerintah juga terus meningkatkan pembangunan dan sebaran fasilitas kesehatan bagi masyarakat Papua seperti Puskesmas. Data Kementerian Kesehatan mencatat jumlah puskesmas di seluruh Papua mencapai 599 unit. Jumlahnya meningkat dari sebelumnya 549 unit pada 2017.

Teranyar, Kementerian Kesehatan tengah membangun Rumah Sakit Vertikal (RSV) Jayapura, Papua. Targetnya, fasilitas ini rampung pada November 2024.

"Kemenkes berkomitmen melayani kesehatan masyarakat, di mana tidak ada seorang pun akan merasa terabaikan dan ditinggalkan," ucap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.