ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu semua nanti subsidi tidak ada lagi melalui kementerian, misalnya pupuk US$3 miliar ya sudah by name by address kirim dia terus beli pupuknya dari e-catalog. Kita monitor semua dengan teknologi sekarang tidak ada yang tidak bisa," ungkap di Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut mengatakan digitalisasi menjadi hal yang benar-benar perlu dieksekusi. Ia mencontohkan e-catalog atau aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. E-Katalog katanya dulu hanya menyediakan 50 ribu produk, tetapi sekarang sudah 9,6 juta produk.

"Artinya, government procurement (pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang jumlahnya 306 ribu triliun itu sekarang sudah registered barangnya di situ. Ini nanti efisiensi, kurangi korupsi, membangun industri baru, dan membuat lapangan kerja," kata Luhut.

"Di situ nanti soal izin-izin memang menjadi penting. Jadi jangan pejabat-pejabat negara yang saya selalu katakan toksik masih minta sini minta sana itu enggak boleh. Itu harus kita bersihkan," katanya.

Dengan digitalisasi layanan pemerintah sambung Luhut, maka tidak ada lagi pertemuan tatap muka karena menggunakan mesin. Dengan begitu praktek kecurangan bisa dihindari.

"Semuanya deal dengan mesin, akibatnya memaksa orang untuk disiplin, memaksa orang tidak bisa macam-macam," kata Luhut.