Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan membangun sebuah kota baru tidak sekedar membuat gedung-gedung dan beragam infrastruktur. Menurutnya, membangun kota yang utama adalah membangun masyarakat yang akan hidup di kota tersebut.

Hal tersebut disampaikan Bambang merespons perkembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur, menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN dicanangkan Jokowi sebagai ibu kota negara baru pengganti Jakarta.

Bambang menyebut saat ini memang sudah banyak infrastruktur berdiri kokoh, terutama di kawasan inti pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah Istana Kepresidenan dan Kantor Presiden serta bangunan untuk kementerian.

"Saya selalu katakan membangun kota itu membangun masyarakat. Masyarakat atau people itu adalah inti dari suatu kota. Apakah itu menjadi kota yang gaul asyik, atau kota yang biasa biasa aja, yang membosankan, enggak ada yang enak dilihat. Ataupun ada yang enak dilihat, enggak enak untuk ditinggali," kata Bambang dalam wawancara khusus Special Interview CNN Indonesia, Sabtu (19/10).

Bambang mengatakan pembangunan IKN sudah memasuki akhir tahap satu pada tahun ini. Ia menyebut pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto perlu mengevaluasi pembangunan yang sudah berjalan tiga tahun terakhir.

Menurutnya, transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo ini menjadi satu kesempatan untuk melakukan konsolidasi pembangunan IKN.

Guru Besar Planologi Universitas Diponegoro itu menilai setelah infrastruktur dan fasilitas siap, pemerintah baru secara bertahap bisa memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri untuk mengisi kota tersebut.

"Karena yang pindah bukan hanya, TNI, ASN, dan Polri, tapi juga mereka yang swasta, kan rumah sakit ada pegawainya, mal ada pegawainya, hotel ada pegawainya, bagaimana secara totalitas ini dilihat," ujarnya.

Bambang berharap pemerintah baru nanti lebih melibatkan masyarakat lokal agar bisa ikut menciptakan ekosistem di IKN. Para penghuni IKN nantinya juga wajib membangun interaksi dengan penduduk lokal yang telah lama tinggal di daerah sekitar IKN, terutama masyarakat Kecamatan Sepaku.

Menurut Bambang, pemerintah nanti juga mesti membangun kampung-kampung di sekitar IKN agar bisa terkoneksi dengan ibu kota baru. Ia tidak ingin masyarakat lokal justru tidak dipikirkan keberadaannya.

"Tergantung bagaimana masyarakat di kota itu akan berinteraksi, istilahnya ada kohesi sosialnya di situ, sehingga nanti kota itu menjadi kota yang memang tidak hanya layak huni liveable tetapi juga dicintai, loveable. Konsep itu sebenarnya sudah ada," ujarnya.

"Jangan lupa di sana ada penduduk lokal, ada 40 ribu terutama di Kecamatan Sepaku, bersentuhan langsung. Itu kan harus membentuk kerekatan sosial, itu perlu waktu," ujarnya.

Utusan Khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional Pembangunan IKN ini mengaku tidak terlalu khawatir jika terjadi pelambatan pembangunan IKN selama pemerintahan Prabowo. Ia tidak ingin IKN nantinya menjadi 'kota hantu' karena hanya ada bangunan fisik tetapi tidak memiliki penghuni.

"Ini terjadi misalnya di Naypyidaw, ibu kota baru Myanmar, itu punya fasilitas luxury, hotel, gedung pemerintah, lapangan golf, tapi tidak ada orangnya, kenapa ya itu tadi ekosistemnya tidak terbentuk, masyarakatnya tidak terbentuk," katanya.

"Saya sebagai perencanaan kota, Ada adagium bahwa kota itu yang paling penting tiga hal, pertama people, kedua people, ketiga people," ujarnyanya menambahkan.