Yusril Ihza Mahendra ditunjuk menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu dikenal luas atas rekam jejaknya di bidang hukum dan pemerintahan.

Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur. Ia mendapatkan gelar sarjana filsafat di Universitas Indonesia pada 1983 dan melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum dan ilmu Islam di kampus yang sama.

Selanjutnya, Yusril meneruskan studi di luar negeri hingga meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia pada 1993.

Sebagai akademisi, karirnya dimulai di Universitas Indonesia (UI), tempat ia mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum, hingga diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di universitas tersebut.

Kemampuannya dalam bidang hukum tata negara menjadikan Yusril salah satu tokoh yang dikenal luas dalam dunia hukum Indonesia, termasuk sebagai anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan pendiri firma hukum Ihza & Ihza Law Firm bersama adiknya, Yusron Ihza.

Sedangkan dalam dunia politik, Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang pada 1998, yang merupakan kelanjutan dari Partai Islam Masyumi.

Perjalanan politiknya mencatat momen penting saat dirinya hampir terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Oktober 1999. Dalam pemilihan tersebut, Yusril meraih 232 suara, namun kalah dari Megawati Soekarnoputri yang memperoleh 305 suara, sedangkan Abdurrahman Wahid memiliki 185 suara.

Tak hanya itu, Yusril juga pernah dipercayai menulis sebanyak 204 naskah pidato untuk Presiden Soeharto selama lebih dari dua tahun ketika dirinya menjabat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara UI.

Pasca-reformasi, karir Yusril di kabinet pemerintahan terus berkembang. Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia.

Ia menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), lalu menjadi Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati (2001-2004).

Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril dipercaya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada periode 2004-2007.

Posisi menteri yang dipercayakan saat ini menjadi 4 kalinya Yusril mengemban jabatan di kabinet pemerintahan Indonesia.

Yusril pun cukup aktif di panggung internasional. Dirinya pernah mewakili pemerintah Indonesia dalam berbagai perundingan internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, hingga Komisi Hak Asasi Manusia PBB.