ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan biaya untuk pembangunan 3 juta itu bisa berasal dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri. Ia menekankan yang terpenting adalah menyelesaikan backlog atau kekurangan pasokan hunian yang mencapai 13 juta serta 26 juta pemukiman atau rumah yang tidak layak huni.

Fahri mengatakan pasar perumahan sebenarnya berjalan dinamis sesuai suplai dan demand. Namun, pemerintah ingin menciptakan ekosistem agar rakyat miskin bisa memiliki rumah.

"Sehingga pemerintah nanti menyiapkan subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," katanya.

Sebelumnya usai dilantik, Fahri mengklaim dirinya bakal menuntaskan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di kota, dan 2 juta rumah dibangun di desa.

"Menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Fahri mengatakan pemerintah pada dasarnya tidak ingin hanya membangun rumah, melainkan menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk kemudian ikut merealisasikan hal tersebut.

Ia menyebut dalam praktiknya nanti, kontraktor pembangunan rumah di daerah akan diprioritaskan untuk kontraktor kecil. Sedangkan, pembangunan di kota bisa diberikan kepada kontraktor besar lokal maupun luar negeri.

"Yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri, silakan," ujarnya.

Program 3 juta rumah per tahun yang menjadi agenda penting Prabowo-Gibran diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar Rp400 triliun per tahun. Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu itu menangkap program 3 juta rumah itu berlaku untuk 5 tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dengan kata lain, ada sekitar 500 ribu-600 ribu unit rumah yang disediakan per tahunnya.

Angka tersebut naik tiga kali lipat dari apa yang diusung Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni 1 juta rumah selama 5 tahun.

Di sisi lain, Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, juga pernah membantu memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah.

Perhitungan ini didasarkan pada biaya yang selama ini dikeluarkan Presiden ke-7 Jokowi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Basuki mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) per tahun yang dikejar PJokowi menghabiskan Rp20 triliun.

"Sekarang (program 1 juta rumah per tahun di era Jokowi) sekitar Rp20 triliun. Jadi, sekitar dua kali lipatnya yang sekarang untuk mencapai program 3 juta (rumah)," ucap Basuki usai Proptech Convention & Expo di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).