ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga menegaskan dirinya juga masih akan membahas masalah fiskal. Ia menyebut kebijakan industri dan perdagangan pasti ada urusan fiskal.

"Jadi, pasti koordinasi (masalah fiskal)," tegasnya.

Prabowo Subianto memang baru merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Beleid itu membuat Kemenkeu berada langsung di bawah koordinasi presiden.

Kemenko Perekonomian sekarang hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Kemenkeu membenarkan kini kantornya tidak lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, tetapi langsung di bawah koordinasi presiden.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).