Ekonomi & Bisnis
Alasan Budiman Sudjatmiko Usul Orang Miskin Jadi Pemasok Makan Gratis
CNN EKONOMI
| Oktober 23, 2024
24 0 0
0
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengusulkan agar masyarakat miskin dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, keterlibatan orang miskin menjadi pemasok program makan gratis merupakan upaya untuk memutar roda ekonomi di kalangan masyarakat kurang mampu.
"Saya (mengusulkan) melibatkan orang miskin agar terlibat di dalam suplai atas proses makan bergizi gratis, selain juga penerima makan bergizi gratis itu," kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budiman menyebut setidaknya 50 persen dari total pemasok bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis harus berasal dari kalangan masyarakat miskin.
Budiman menambahkan keterlibatan orang miskin tidak hanya mendorong kesejahteraan penerima MBG, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi mereka yang terlibat sebagai pemasok.
Selain itu, Budiman berencana untuk menyediakan pendanaan guna mendukung partisipasi masyarakat miskin dalam program ini.
Ia akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk perbankan dan lembaga seperti Permodalan Nasional Madani, untuk mempermudah akses modal dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Tentu saja kita sediakan akses, aset, dan dapat KUR dipermudah. Saya akan bicara dengan perbankan, juga kepada Permodalan Nasional Madani," ujar Budiman.
Program MBG diperkenalkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama masa kampanye.
Program andalan Prabowo tersebut menargetkan 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp400 triliun per tahun.
Pada tahap awal, 3 juta anak dijadwalkan menjadi penerima makanan bergizi gratis mulai awal 2025, dengan peningkatan jumlah penerima hingga 15 juta anak pada Juli 2025.
Sementara, anggaran yang disiapkan dari APBN 2025 untuk tahun pertama pelaksanaan program sebesar Rp71 triliun.
(pta/pta)
komentar
Jadi yg pertama suka