ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Negara-negara mana itu adalah China, UE (Uni Eropa), Meksiko, dan sejumlah negara yang lain termasuk yang kelima adalah Vietnam. Tarif perdagangan yang tinggi bahkan kemungkinan mulai akan diterapkan pada semester II 2025," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (20/11).

Perry menjelaskan pengenaan tarif perdagangan yang tinggi ini nantinya memicu fragmentasi perdagangan. Ini akan menyebabkan perlambatan ekonomi di sejumlah negara tersebut.

Melihat faktor tersebut, ia memprediksi pertumbuhan ekonomi global yang semestinya pada 2025 bisa bertahan bahkan naik dari 3,2 persen, kemungkinan akan turun menjadi 3,1 persen.

Kedua, dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, proses penurunan inflasi AS diperkirakan akan melambat.

"Proses penurunan inflasi di AS akan lebih lambat, yang sekarang itu 2,7 persen dan mengarah ke sasaran inflasi jangka menengahnya 2 persen. Proses penurunan Fed Fund Rate (FFR) akan lebih terbatas," ujar Perry.

Perry memprediksi suku bunga FFR masih akan turun 25 basis point (bps) per Desember 2024. Namun, ia kini memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga hingga 50 bps pada tahun depan

Ketiga, defisit fiskal pemerintah AS diperkirakan akan melebar. Perry memperkirakan defisit fiskal AS pada 2025 membengkak hingga 7,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kebijakan fiskal yang ekspansif ini akan membuat pemerintah AS membutuhkan lebih banyak pembiayaan. Akibatnya, penerbitan obligasi akan meningkat sehingga ikut mengerek imbal hasil (yield).

Peningkatan yield obligasi pemerintah kemudian ikut membuat nilai tukar dolar AS menguat. Hasilnya, tekanan terhadap mata uang negara-negara lain akan meningkat, termasuk rupiah.

Melihat dampak-dampak di atas, Perry pun masih membuka peluang penurunan suku bunga acuan atau BI Rate. Namun hal itu masih tergantung kepada perkembangan ekonomi global.

"Tentu saja dengan perkembangan dinamika global yang sangat cepat ini, fokus kami adalah fokus kebijakan moneter, itu adalah diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global dengan perkembangan politik di AS," ujarnya.