TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistyo, mengatakan kementeriannya telah mempersiapkan katalog untuk program makan bergizi gratis. Dia berujar, daftar itu seperti kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan untuk menyediakan makanan diprogram milik Presiden Prabowo Subianto itu.

"Nanti perlaksanaan program makan bengizi gratis ini dengan mengetahui, kami (KKP) juga menyiapkan katalog," ujar Budi saat ditemui di Gedung Mina Bahari III, KKP pada Kamis, 21 November 2024.

Dalam pemaparannya, dia mengatakan, katalog itu seperti pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Budi mengklaim daftar itu telah tersebar di berbagai kabupaten di Indonesia.

"Katalog itu pelaku usaha, pengolah, koperasi yang ada di masing-masing kabupaten. Penghasil perikanan, kami berikan katalog itu," ucap dia.

Menurut Budi, adanya pemberian katalog itu agar mempermudah koordinasi dengan masing-masing wilayah. Hal tersebut, kata dia, agar realisasi program makan bergizi gratis dapat berjalan secara optimal. "Sehingga kalau nanti kalau dapur perlu informasi, itu bisa cepat," kata Budi.

Sementara itu, program makan bergizi gratis wacananya akan berlangsung pada 2 Januari 2025. Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Ikeu Tanziha, mengatakan program ini akan menyasar sekitar 15-20 juta anak pada 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami sedang menghitung berapa anak yang akan kita intervensi dari Rp 71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak," kata dia dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin, 4 November 2024. "Memang belum seluruhnya anak Indonesia, karena dananya masih terbatas."

Ikeu menjelaskan seperti apa persiapan lembaganya dalam pelaksanaan program tersebut. Dia menyebutkan Badan Gizi Nasional telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk menyuplai makanan di 82 titik tersebut.

Selain itu, Ikeu mengatakan, lembaganya juga telah membuat buku dan standar operasional makanan yang perlu disediakan. “Kami sudah bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim), di Jawa ada 50 titik, sedangkan di luar Jawa ada sekitar 32 titik. Itu juga tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah titik-titik itu," tutur dia.