TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Desember 2024. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, instansinya menargetkan GPM terlaksana sebanyak 134 kali di 25 kabupaten/kota di 6 provinsi pada bulan depan. “Menjelang Nataru ini, kami terus gencarkan GPM di berbagai daerah,” ujar Arief melalui keterangan resmi, Sabtu, 23 November 2024.

Program ini terutama akan beroperasi di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kenaikan harga karena permintaan meningkat. Wilayah-wilayah itu merupakan di daerah yang mayoritas penduduknya menyelenggarakan Natal sekaligus tahun baru, antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. 

Arief mengatakan, GPM merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga inflasi, khususnya inflasi pangan yang berkontribusi signifikan terhadap inflasi umum.  Program ini digelar Bapanas bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan, dan pemerintah daerah.

Sejak Januari hingga November 2024, GPM telah terlaksana sebanyak 8.750 kali di 514 kabupaten/kota dan 38 Provinsi.

Sampai saat ini, berdasarkan pemantauan Bapanas, Arief mengklaim pergerakan harga pangan secara umum stabil. Namun, ia mengakui terjadi kenaikan harga di atas harga acuan di sejumlah daerah. Karena itu, ia mengatakan penting menggencarkan intervensi stabilisasi pangan.

“Khususnya terkait dengan meningkatnya permintaan di beberapa daerah karena menjelang Natal dan tahun baru,” kata Arief.

Menjelang Nataru, Bapanas juga akan menyalurkan bantuan pangan beras masing-masing sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Desember 2024.

Dalam rencana Bapanas, bantuan pangan beras disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Sedangkan pada bulan ini tak ada penyaluran bantuan pangan beras. Bantuan ini merupakan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada momentum Nataru.

Sedangkan untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sampai saat ini sudah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton. Arief berujar, pemerintah masih berencana menyalurkan bantuan tambahan sebanyak 200 ribu ton. Dengan begitu, ia mengatakan pemerintah dapat menjaga inflasi sesuai target di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen sampai akhir tahun.