TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara kembali meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN bertransformasi menjadi bank perumahan. Pasalnya, menurut Ara, BTN memegang peran penting dan strategis di bidang perumahan.

“Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan,” kata Ara, Selasa, 26 November 2024, dikutip dari keterangan resmi. Ia berujar, BTN bisa membangun kerja sama dengan pengembang hingga pengusaha material.

Ara juga mengatakan transformasi BTN menjadi Bank Perumahan akan membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia. Terlebih, BTN memiliki berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja.

“Tentunya, transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar BTN untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar lain di Indonesia,” ujar Ara.

Lebih lanjut, Ara berharap transformasi BTN menjadi Bank Perumahan bakal membuat cost of fund BTN bisa lebih efisien. Namun, perubahan ini juga mesti diiringi target besar penyaluran kredit perumahan rakyat (KPR) komersial maupun subsidi.

Sebelumnya, Ara memang pernah menyarankan agar BTN untuk berganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat (BPR). Ia mengatakan pergantian nama ini untuk bisa menunjukkan jati diri yang sesungguhnya dari Bank BTN

“Saya minta pikirkan (namanya) menjadi Bank Perumahan Rakyat,” kata Ara, Jumat, 9 November 2024 di Jakarta Pusat.

Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, sudah sejak lama fokus bank yang dipimpinnya itu berfokus pada pembiayaan perumahan dan properti. BTN sudah melayani KPR sejak 1976.

“KPR pertamanya adalah di Kota Semarang, dan sejak itulah BTN fokus di perumahan,” ucap Nixon.

Nixon berujar, hingga kini BTN sudah melakukan akad untuk sekitar 5,5 juta KPR. Mulai dari pembiayaan rumah subsidi, non-subsidi, pembiayaan KPR konvensional, maupun pembiayaan KPR syariah.

Nixon pun menyatakan siap mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu penting karena masih ada backlog atau kekurangan rumah sebanyak 9,9 juta. Selain itu, masih ada lebih dari 50 persen masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Vedro Immanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini.