TEMPO.CO, Jakarta - Blueprint atau cetak biru progam 3 juta rumah per tahun menjadi salah satu sorotan dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, serta Menteri Transmigrasi di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Parlemen Senayan.

Musababnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara tidak memaparkan cetak biru program 3 juta rumah per tahun dalam rapat yang digelar pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam rapat sebelumnya, Ara mengatakan bakal menyerahkan cetak biru program ini kepada Komisi V sebelum masa reses. “Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. “Mohon dijelaskan Pak Menteri, karena di anggaran ini tidak dijelaskan,” ujarnya lagi, Selasa, 3 Desember 2024.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, mengatakan cetak biru menjadi hal penting agar anggota komisinya bisa memahami dan mendukung agenda pemerintah. Selain itu, menurut Syaiful, dokumen  cetak biru program 3 juta rumah diperlukan agar bisa menjadi perdebatan sekaligus memberi narasi  positif di mata publik.

“Saya tagih karena waktu  itu Pak Ara bilang akan diberikan ke Komisi V sebelum masa reses,” ujar Politikus PKB itu. “Masih ada dua hari. Meski tidak disampaikan secara formal di Komisi V, semoga sampai ke kami dan menjadi dokumen publik yang bisa didiskusikan.”

Syaiful mengatakan, cetak biru  program 3 juta rumah mesti segera disampaikan untuk memberi kepastian bagi masyarakat. Sebab, sejak pemerintah menggaungkan program ini, ia mendapat laporan dari asosiassi perumahan ihwal pembatalan pemesanan rumah. Bahkan, Syaiful berujar, ada yang membatalkan pembayaran uang muka atau DP karena berharap menjadi penerima program 3 juta rumah.

“Karena dibayangkan, Pak Ara bakal kasih rumah gratis,” tutur Syaiful. “cetak biru menjadi  penting, salah satunya untuk menjawab persoalan semacam itu.”

Anggota Komisi V Fraksi Demokrat, Lokot Nasution, menagih hal yang sama. Namun, tak cuma cetak biru, Lokot meminta Kementerian PKP menyusun matriks kerja.  “Karena program 3 juta rumah bukan program kerja mudah,” kata Lokot.

Menurut Lokot, matriks kerja menjadi penting karena program 3 juta rumah merupakan pekerjaan teknis. Selain itu, dengan adanya matriks, Komisi V bisa mengetahui dukungan apa yang mesti diberikan untuk kerja-kerja Kementerian PKP. “Kami juga tidak mau masyarakat melihat program 3 juta rumah sebatas guyonan," tutur Lokot.

Akan tetapi, dalam rapat yang berlangsung sekitar 4 jam ini, Ara tidak menjelaskan ihwal kapan cetak biru program 3 juta rumah. Hanya saja, dalam pernyataan sebelumnya, Ara mengatakan bakal mengupayakan agar cetak biru selesai awal bulan ini. “Peta jalan, saya usahakan awal Desember,” kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Dialog Bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Sementara ini, Ara mengaku masih berbelanja masalah, dukungan, dan peluang untuk mengeksekusi program tersebut. Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak di sektor perumahan. Di antaranya, asosiasi-asosiasi pengembang perumahan. Ara mengatakan pertemuan untuk  berdiskusi dilakukan agar cetak biru program 3 juta rumah yang dihasilkan lebih objektif. “Jadi supaya objektif, dengerin dari semua (pelaku perumahan),” ujar Ara.