TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perekonomian Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas enggan memberikan keterangan spesifik terkait jenis susu yang akan disertakan dalam sajian menu pada program makan bergizi gratis. “Ya susu saja, enggak tahu dari ikan atau dari apa, itu susu,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Desember 2024. 

Menurut Zulhas, saat ini varian susu yang beredar di masyarakat sudah sangat beragam. Tidak hanya susu yang berasal dari hewani, melainkan juga nabati. “Susu kan ada dari kedelai, ada dari kelapa sekarang, ada dari ikan, ada dari macam-macam,” ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan program makan bergizi gratis membutuhkan pasokan susu dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan 15 juta penerima manfaat. Berdasarkan keterangan Budi, saat ini Indonesia masih kekurangan pasokan susu sapi. Ia pun mengimbau Gabungan Koperasi Susu Indonesia tak perlu mengkhawatirkan pasar dan memfokuskan pada pengamanan stok susu dalam negeri. “Maka kami akan amankan produksi susu dalam negeri untuk kebutuhan makan bergizi gratis," ujar Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 November 2024 lalu. 

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pihaknya menyampaikan usulan produk susu ikan agar masuk ke dalam menu makan bergizi gratis. Ia menyebut produk hasil ekstraksi ikan-ikan kecil tersebut bisa jadi alternatif dalam menu makan siang gratis karena bisa berkontribusi menyediakan sumber protein. “Ikan yang kecil-kecilnya itu bisa kita ekstrak menjadi tepung kemudian menjadi susu dan itu kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi satu alternatif,” kata dia di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Saat ini, produk susu ikan itu masih dalam proses registrasi sebagai salah satu langkah melengkapi administrasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo. “Sekarang mereka mendaftar, karena nanti kan proses pengadaan dengan dana negara, kan? Jadi proses-proses administrasi harus dilalui semua,” katanya.

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.