TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon Napitupulu mengatakan rasio kredit perumahan rakyat (KPR) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia menjadi yang terendah dibanding negara-negara ASEAN. Pasalnya, pembangunan rumah di tanah air paling banyak dilakukan secara swadaya, gotong royong. Hal ini jamak dilakukan masyarakat di perkampungan.

“Jadi, ada isu cukup besar dari sisi kelayakhunian,” kata Nixon dalam acara seminar Memicu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju di Menara BTN, Sabtu, 14 Desember 2024.

Nixon mengatakan bahwa berdasarkan data pelanggan PLN berkapasitas 450 VA, ada sekitar 26 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak. Umumnya, rumah-rumah tidak layak huni ini ada di kampung-kampung.

“Terbesar, karena masalah sanitasi,” tutur Nixon. “Kita negara terbesar ketiga di dunia yang BABS (buang air bersih sembarangan) karena tidak memiliki sanitasi yang baik di rumah.

Oleh karena itu, Nixon mengatakan persoalan itulah yang perlu diselesaikan. Terlebih, saat ini pemerintah sudah memiliki program 3 juta rumah.

Meskipun di sisi lain, Nixon mengatakan, program 3 juta rumah memiliki sejumlah tantangan. Misalnya, terkait dengan kemampuan membangun rumah dalam setahun. Saat ini, kata dia, kemampuan membangun rumah di Indonesia masih di angka 400 ribu hingga 600 per tahun.

“Program 3 juta rumah menjadi challenge untuk bisa meningkatkan hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula,” ujar dia.

Sebelumnya, Nixon mengatakan ada 631,978 unit rumah yang berpotensi menjadi stok untuk mendukung program 3 juta rumah pada 2025. Hal ini disampaikannya dalam acara acara Seremonial Penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) BTN di Serang, Banten, pada Kamis, 12 Desember 2024. 

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan BTN akan mendukung upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui sektor perumahan. Kemudian, ada rencana 0 persen untuk uang muka.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Program 3 Juta Rumah Butuh Rp360 Triliun per Tahun, BTN Usulkan Skema Pembiayaan tanpa APBN