TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project Aulia Hakim menanggapi kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Aktivis lingkungan Sulawesi Tengah itu meminta pembentukan Satgas ini ditujukan untuk mengevaluasi seluruh kinerja sektor energi dan sumber daya mineral.

"Jangan hanya fokus menerbitkan izin pertambangan dan menambah kerusakan (lingkungan), lalu ketika terjadi dampak negatif tidak berani memberi sanksi bagi para korporasi," kata Aulia kepada Tempo, Ahad, 12 Januari 2025.

Sebagai informasi, Prabowo membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional dengan menerbitkan Keppres Nomor 1 Tahun 2025 pada Jumat 3 Januari 2025. Prabowo juga menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai ketua. 

Aulia pun mengingatkan agar semangat Prabowo dalam mendorong penghiliran energi nasional harus bertujuan dan berdampak nyata bagi rakyat. Ia berharap kebijakan yang diterbitkan tidak hanya menguntungkan para investor. Terlebih, menurut dia, percepatan hilirisasi bakal melegitimasi para pebisnis tambang dan energi meningkatkan produktivitas.

Walhasil, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) akan sangat mudah diterbitkan pemerintah.

Oleh karena itu, Aulia meminta agar kepala negara tidak hanya melanjutkan kebijakan penghiliran yang sebelumnya sudah dilakukan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pria yang pernah menjadi pegiat lingkungan di Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah ini meminta Prabowo tidak terjebak dalam tendensi bisnis, mengingat aktivitas penghiliran selama ini didominasi modal asing.

"Kebijakan ini harusnya berdasar pada evaluasi sistem pertambangan energi dalam proses hilirisasi," kata Aulia. "Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga harus lepas dari tendensi pemilik modal."

Tanpa evaluasi, menurut Aulia, penghiliran energi akan menghasilkan praktik ekosida dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, kecelakaan kerja di industri penghiliran, seperti ledakan smelter yang berulang kali terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), tetap menjadi ancaman. 

Karena itu, Aulia meminta Prabowo lebih objektif dan mau bersungguh-sungguh membenahi kebijakan hilirisasi saat ini. Selain itu, terbuka dalam menerima masukan dari rakyat, buruh, pengiat lingkungan, serta akademisi. "Mereka penting untuk dilibatkan dalam proses kebijakan seperti ini. Jangan hanya mengandalkan struktur kabinet yang sarat akan kepentingan modal," ucapnya.

Pilihan Editor:  PM Jepang Shigeru Ishiba Tertarik Berkontribusi dalam Program Makan Bergizi Gratis