Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Ekonomi & Bisnis
Tak Tercapai pada 2024, Pemerintah Lanjutkan Target Investasi Rp 100 Triliun di IKN
TEMPO BISNIS
| 13 jam yang lalu
3 0 0
0
TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melanjutkan target investasi senilai Rp 100 triliun pada 2025. Sebelumnya, Otorita menargetkan Rp 100 triliun pada 2024, namun nilai yang terealisasi saat itu baru Rp 58 triliun.
“Target tersebut berlanjut di 2025-2029, yang kebutuhannya dirumuskan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah),” kata Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw kepada Tempo pada Selasa, 14 Januari 2025.
Otorita IKN membukukan capaian investasi Rp 58 triliun dari 8 tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek yang berlangsung pada 2023 hingga 2024. Rencananya, groundbreaking proyek di IKN akan kembali berlanjut tahun ini. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sempat menyatakan siap melaksanakan groundbreaking tahap 9 pada Januari. Namun hingga kini, agenda tersebut masih menunggu kepastian jadwal Presiden Prabowo Subianto.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengklaim dapat banyak surat pernyataan minat investasi atau letter of intent (LoI) dari calon investor Eropa. Salah satunya, Finlandia yang sudah mengajukan empat LoI—satu di antaranya sudah melakukan MoU.
“Semoga MoU ini bisa menghasilkan realisasi sehingga investasi dari investor asing terus bertambah,” kata Agung melalui keterangan resmi pada Selasa, 14 Januari 2025.
Agung menyampaikan hal tersebut usai menerima kunjungan Kedutaan Besar Finlandia untuk Indonesia bersama Business Finland di IKN pada Selasa kemarin. Saat itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Pekka Kaihilahti menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan Otorita IKN dalam mengembangkan kota pintar. “Kami memiliki keahlian, pengalaman, dan pengaplikasian terbaik dalam hal kota pintar dan kami ingin membagikan semua itu dengan Indonesia,” kata Pekka.
Selain Finlandia, calon investor yang disebut-sebut bakal menanam modal di IKN adalah Swedia. Basuki Hadimuljono mengklaim Swedia meminta berinvestasi electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik usai delegasi Parlemen Swedia berkunjung ke ibu kota baru pada Kamis, 9 Januari 2025. “Beliau (Wakil Duta Besar Swedia untuk Indonesia) akan membawa beberapa investor Swedia kembali ke sini,” kata Basuki.
Menurut Basuki, Presiden Prabowo Subianto memastikan tetap melanjutkan proyek pembangunan IKN. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu berujar, ada tiga sumber pembiayaan untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi sektor swasta, serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kami sampaikan sudah ada invetasi sektor swasta sekitar Rp 58 triliun. KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, MUT (Multi Utility Tunnel) maupun hunian, dari Intiland dan Nindya Karya,” kata Basuki. Sedangkan pembiayaan dari APBN hingga saat ini tercatat senilai Rp 68 triliun.
Kilas Balik Persoalan Investasi pada 2024
Tren investasi di IKN menjadi sorotan pada 2024. Pasalnya, investasi untuk proyek ibu kota baru itu dinilai seret. Bahkan, persoalan ini mendorong Komisi VI DPR periode 2019-2024 mencecar Menteri Investasi era Presiden Jokowi, Bahlil Lahadalia. Bahlil pernah menyatakan akan ada banyak investasi asing masuk IKN.
Dalam rapat di Komisi VI pada Selasa, 11 Juni 2024, Anggta Komisi VI Fraksi PKS Amin Ak mempertanyakan kelanjutan investasi CEO Tesla Elon Musk yang sebelumnya digembor-gemborkan pemerintah. Namun, alih-alih berinvestasi di IKN, Elon malah datang ke Indonesia dengan layanan Starlink.
Sementara itu, Bahlill mengatakan investasi asing belum masuk IKN karena pembangunan tahap pertama belum rampung. Namun, ia mengklaim investor asing sudah berkomunikasi dan menanyakan kapan bisa menanam modal di IKN. “Tapi, kami katakan setelah 17 Agustus, baru kita lihat,” kata Bahlil saat itu.
Sebelum Otorita IKN gagal merealisasikan investasi Rp 100 triliun pada 2024, Anggota Komisi V DPR RI 2019-2024 Suryadi Jaya Purnama pernah meminta pemerintah mengevaluasi proyekk IKN. Pasalnya, menurut dia, investor ogah masuk IKN karena terdapat sejumlah permasalahan dalam megaproyek tersebut. Ia menyinggung persoalan 2.086 hektare lahan yang sempat disampaikan pemerintah.
Suryadi juga menilai investasi di IKN tidak dapat meningkat karena proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur publik. Sementara, publiknya belum ada. Kalaupun ada, penduduk IKN disinyalir tidak sampai 5 juta orang. "Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata dia melalui keterangan tertulis pada 14 Juni 2024.
Di sisi lain, kata Suryadi, investor dari negara maju memiliki standar environmental, social, and governance (ESG) yang tidak menghendaki deforestasi dan dampak sosial negatif terhadap masyarakat lokal. Permasalahan-permasalahan tersebut, menurut Suryadi, semakin membebani Otorita IKN untuk memenuhi target pemerintah dalam membidik investasi. “Selama ini pun, investasi yang masuk baru sebatas kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU,” katanya.
Pilihan editor: Menteri UMKM: Marketplace yang Abaikan Produk Lokal akan Ditutup
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!