Perum Bulog menargetkan penyerapan beras sebanyak 1,4 juta ton pada awal 2025.

Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso menyebut target tersebut adalah 70 persen dari penugasan cadangan beras pemerintah (CBP), yakni 2 juta ton sepanjang 2025.

Kendati, Arwakhudin menegaskan target akhir penyerapan beras Bulog di angka 3 juta ton.

"1,4 (juta ton) setara berasnya dari (penugasan) 2 juta. Surat dari penugasannya 2 juta (ton). Jadi di dalam RKAP (Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan) kita itu membuat perhitungan pengadaan kita dalam 2 juta ton dengan harapan 3 juta ton," ujar dia di Jakarta, Jumat (17/1), melansir detikfinance.

Penyerapan sebanyak 1,4 juta ton tersebut bakal dilakukan di musim tanam pertama sampai Maret. Lalu penyerapan akan berlanjut pada saat panen, yakni April dan Mei.

Setelah itu penyerapan beras juga dilakukan saat musim gadu, musim tanam, dan panen sedikit.

Adapun bentuk penyerapan Bulog ada tiga macam, yaitu gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKP), dan beras. Setelah penyerapan tersebut, Bulog berharap ada penugasan agar beras yang telah diserap bisa disalurkan.

"Harapan kita sebenarnya ada penyaluran bantuan pangan tadi, jadi ada pengurangan stok di gudang, jadi bisa dimasukin yang baru dulu, yang maksudku tahun lalu aja itu 48 persen," ujarnya.

Asal tahu saja, bantuan pangan beras sebenarnya akan dilanjutkan pada tahun ini. Penyaluran bantuan itu akan dilakukan bertahap selama 6 bulan.

Kebijakan itu berdasarkan titah Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan beras akan dialokasikan pada Januari dan Februari 2024. Lalu 4 bulan sisanya nanti akan disesuaikan kembali.

"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12).

Arief memastikan pihaknya siap mendistribusikan 960 ribu ton beras ke 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 2025 selama 6 bulan.

Hal ini sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.