Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 60 persen pembangunan pembangkit listrik dalam 10 tahun ke depan akan diserahkan kepada swasta.

Menurut Bahlil, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt (GW). Namun yang digarap pemerintah hanya sebagian.

Hal ini disampaikan Bahlil di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1). Laporan disampaikan ke Prabowo sebelum peresmian 26 pembangkit listrik serentak di 18 Provinsi di Indonesia.

"Kami juga laporkan, sesuai arahan presiden, kami juga dorong pembangkit baru yang dikembangkan akan diberikan porsi yang besar kepada swasta/IPP. Jadi 71 GW, porsi besar kurang lebih 60 persen kita akan serahkan ke swasta," ujar Bahlil.

Namun, ia memastikan swasta yang akan dipilih untuk menggarap proyek pembangkit listrik ini yang kredibel dan sejalan dengan pemerintah. Bahlil yang juga menjabat ketua umum Partai Golkar itu pun lantas meminta kader-kadernya ikut mengawasi setiap proyek yang dijalankan pemerintah.

"Bukan yang buat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan pemerintah. Penting ini, terutama kader-kader partai Golkar, harus kita tertibkan. Mudah-mudahan partai lain bisa ikut apa yang kita arahkan," jelasnya.

Adapun pembangunan 26 pembangkit listrik pagi ini kapasitasnya mencapai 3,2 gigawatt, di mana 89 persennya adalah pembangkit energi bersih dengan nilai investasi mencapai Rp72 triliun.

Selain, pembangkit listrik, Prabowo juga turut meresmikan 11 proyek gardu induk dan transmisi. Ini adalah infrastruktur kelistrikan untuk bisa menerangi Indonesia 100 persen di masa depan.

Bahlil menekankan peresmian ini sekaligus sebagai aksi nyata pemerintah untuk mendorong konsumsi listrik di Tanah Air. Saat ini hanya 4.500-5.000 kwh per kapita dan akan ditingkatkan lebih tinggi lagi demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Untuk bisa tumbuh 8 persen, maka kita dorong 6.000-6.500 kwh per kapita," pungkasnya.