TEMPO.CO, Jakarta - Kinerja sejumlah menteri ekonomi dan lingkungan hidup mendapat sorotan pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan penilaian dan survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS), ada beberapa nama dianggap layak untuk di-reshuffle atau dirombak karena masuk kategori 'merah'.

Di sektor ekonomi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjadi salah satu sorotan utama dengan skor rapor -39. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kinerja Budi Arie belum menunjukkan dampak signifikan, khususnya dalam pengelolaan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat.

“Budi Arie memiliki rapor merah karena progres pengembangan koperasi belum jelas. Hal ini sangat disayangkan mengingat perannya krusial dalam mendukung ekonomi kerakyatan,” ujar Bhima dalam Press Conference: Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Selasa, 21 Januari 2025.

Menteri lain yang turut mendapat sorotan adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan nilai rapor -16. Kemudian, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, memiliki skor -11, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman Darmansyah Hadad dengan skor -5. Menurut Bhima, badan investasi yang dikelola Muliaman hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan arah dan dampak konkret.

Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat rapor terburuk dengan skor -45. Bhima menyoroti kebijakan Raja Juli yang problematis, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara.

“Seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan,” ujar Bhima.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat rapor -25.Celios menilai Bahlil gagal menerjemahkan komitmen Presiden Prabowo terkait transisi energi ke dalam kebijakan konkret. Bhima menyoroti minimnya rencana teknis untuk memensiunkan PLTU batu bara, yang hingga kini belum memiliki kejelasan implementasi.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendapat skor 6. Dia mendapat skor yang relatif lebih baik dibanding dua koleganya di sektor ini. Meski demikian, Bhima mencatat masih ada ekspektasi besar terhadap kebijakan progresif di bidang lingkungan, termasuk implementasi target penurunan karbon yang ambisius melalui pembaruan national determined contribution (NDC).

Bhima menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri dalam kabinet Presiden Prabowo. Perombakan kabinet, menurutnya, dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan pemerintahan mampu menjawab tantangan ekonomi, energi, dan lingkungan hidup dengan lebih efektif.

“Beberapa menteri perlu segera dievaluasi agar target-target strategis pemerintahan tidak hanya menjadi retorika. Apalagi, komitmen Presiden Prabowo di forum internasional seperti G20 harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan kredibel,” kata Bhima.

Berikut nama menteri lain yang masuk dalam usulan Celios untuk direshuffle karena mendapat rapor merah:

- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

- Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

- Menteri Pertanian Amran Sulaiman

- Menteri Keuangan Sri Mulyani

- Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Yassierli

- Menteri UMKM Maman Abdurrahman

Publik kini menanti langkah Presiden Prabowo menyikapi evaluasi 100 hari pertama ini. Perombakan kabinet bisa menjadi sinyal kuat pemerintahan serius merealisasikan visi besar yang sudah Prabowo janjikan sebelumnya.