TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN mencatat ada 4.000 pengembang perumahan KPR BTN yang bermasalah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perbankan membereskan masalah tersebut agar program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan program 3 juta rumah tak terkendala.

Erick Thohir mengapresiasi notaris dan developer yang bekerja dengan baik, namun ia meminta pemblokiran kepada pengembang nakal. “Developer yang tak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di Blacklist, di BTN,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 21 Januari 2025.

Pembersihan, kata Erick Thohir, perlu dilakukan karena bakal menjadi kunci kesuksesan program perumahan rakyat. Terlebih, menurut Erick Thohir, BTN mengayomi hampir 82 persen perumahan yang didorong oleh pemerintah. Menteri BUMN juga bakal melakukan rapat dengan seluruh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk berbagi data terkait pengembang dan notaris yang terlibat dalam program KPR. Dia juga memastikan 38 ribu sertifikat perumahan KPR yang masih bermasalah bisa diselesaikan sesuai target.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu melaporkan ,sejak 2019 ada 120 rumah yang termasuk dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tak memiliki sertifikat. Sebagian besar disebabkan oleh developer bermasalah. BTN telah menyelesaikan 80 ribu sertifikat, sisanya sekitar 38 ribu sertifikat ditargetkan rampung pada 2027.

Untuk memetakan pengembang yang bermasalah, BTN memberlakukan penilaian atau rating pada developer. Kategori rating diukur berdasarkan volume penjualan, non-performing loan atau pinjaman bermasalah developer maupun customer, serta ambang batas pengurusan sertifikat.