Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Program makan gratis sebenarnya sudah dianggarkan Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, Badan Gizi Nasional perlu suntikan Rp100 triliun agar program ini bisa menjangkau seluruh target penerima.

Ia akan mengidenfitikasi keseluruhan postur APBN dan mempertimbangkan pos-pos mana yang prioritas, serta mana yang bisa dihemat.

"Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu, kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Namun, sang Bendahara Negara tak menjawab tegas dari mana sumber untuk menambal biaya makan gratis. Wanita yang akrab disapa Ani itu tidak merinci apakah bakal ada pengurangan anggaran di pos-pos tertentu.

Ani menekankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap melihat kembali keseluruhan postur APBN 2025 dan mengidentifikasinya.

"Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis)," tutup Ani.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan anggaran Rp71 triliun tidak cukup. Ia mengatakan hanya ada 15 juta sampai 17,5 juta penerima makan gratis yang terlayani dengan uang tersebut.

Sedangkan target Presiden Prabowo Subianto jauh lebih banyak. Pemerintah mematok program ini bisa menjangkau 82,9 juta orang.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucap Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sejak pertama dilaksanakan pada 6 Januari 2025, makan gratis disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi. Ini diberikan kepada anak-anak sekolah melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menargetkan penerima manfaat bisa mencapai 3 juta orang pada April 2025. Kemudian, pada Agustus 2025 meningkat sampai 6 juta penerima.