Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2025. Namun, penghematan belanja ia kecualikan untuk belanja gaji dan bantuan sosial.

Prabowo menargetkan efisiensi bisa menghasilkan penghematan sampai dengan Rp306,69 triliun. Sumbernya berasal dari pemotongan belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun dan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Penghematan ia tuangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

"Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin," ucap Prabowo dalam instruksinya kepada jajaran Kabinet Merah Putih, dikutip Kamis (23/1).

"Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial," tegasnya.

Sang Kepala Negara meminta seluruh anak buahnya segera membahas efisiensi belanja itu bersama DPR RI. Rencana penghematan masing-masing K/L harus disetujui oleh wakil rakyat selaku mitra pemerintah.

Setelah mendapat lampu hijau, usulan revisi disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025. Sang Bendahara Negara itu bakal segera memprosesnya dengan melakukan blokir anggaran.

Prioritas efisiensi anggaran juga dicari selain dari keempat sumber. Pertama, selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.

Kedua, rupiah murni pendamping, kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. Ketiga, selain anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU), kecuali yang disetor ke kas negara pada TA 2025.

Keempat, penghematan juga diprioritaskan selain dari anggaran yang sumbernya surat berharga syariah negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.