TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog memerlukan anggaran paling sedikit Rp 57 triliun untuk menjalankan penugasan pemerintah menyerap beras hingga April 2025 untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Karena target naik dari 2 juta menjadi 3 juta ton setara beras, Bulog ini meminta bantuan pendanaan dari pemerintah.

Direktur Keuangan Bulog Iryanto Hutagaol mengatakan, perusahaan pelat merah ini kini masih memiliki stok sebanyak 1,7 juta ton di gudang. Dengan target awal serapan beras sebanyak 2 juta ton, stok akhir tahun diproyeksikan sebanyak 1,2 juta ton. Artinya, Bulog akan mengelola beras sebanyak 3,7 juta ton sepanjang tahun.

"Tapi dengan kabar kami diminta menyerap 3 juta ton, artinya kami akan mengelola 4,7 juta ton. Kalau kami hitung harga Rp 12 ribu per kilogram, artinya 4,7 juta dikali Rp 12 ribu, kurang lebih Rp 57 triliun harus kami sediakan," ujar Iryanto di Kantor Bulog, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.

Anggaran ini masih ditambah dengan biaya pengolahan sebesar 10 persen dari total kebutuhan. Biaya pengolahan ini, Iryanto mengatakan, selalu diperlukan setiap tahun. Kendati besar, ia berujar total perdanaan Bulog masih tidak sebesar usaha-usaha yang besar, yakni kurang lebih Rp 60 triliun untuk mengolah beras 4,7 juta ton.

Bulog selama ini dibantu oleh perbankan dalam mendanai operasionalnya. Tapi dengan adanya tambahan penugasan, Iryanto mengatakan, Bulog saat ini sedang berbicara dengan pemerintah untuk meminta bantuan pendanaan. "Kalau struktur kami dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kami," tuturnya.

Iryanto mengatakan, Bulog dapat memulihkan keuangan melalui pendapatan saat menyalurkan beras. Pemerintah akan membayar setelah BUMN pangan ini membeli, menyimpan, dan menyalurkan beras. Ia mengatakan akan terus berusaha menjaga keuangan perusahaan tetap positif. "Selama ini kami survive, walaupun dengan beban yang begitu berat, harus meminjam dengan bank, namun itu adalah konsekuensi," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya meminta Bulog menyerap 3 juta ton beras selama panen raya 2025. Kebijakan ini disepakati dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025. “Kami rapatnya agak panjang ya, memang harus membeli sebanyak 3 juta ton dalam waktu yang pendek ini,” ujar Zulhas dalam jumpa pers seusai rakortas.

Zulhas merinci, penyerapan beras itu akan dilakukan hingga April 2025. Pabrik-pabrik penggilingan padi akan menebus gabah yang dihasilkan petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Sedangkan Bulog akan menebus beras di harga Rp 12.000 per kilogram.

Tapi Bulog tak puas dengan harga ini. Untuk bisa bersaing dengan swasta, perusahaan pelat merah ini menginginkan harga lebih tinggi. Zulhas berujar, diskusi ihwal ini yang mengakibatkan rakortas berlarat.

Akhirnya setelah melalui diskusi alot, rakortas memutuskan kisaran harga pembelian beras sebesar Rp 12.000 hingga Rp 12.250 per kilogram. “Kami sepakat, tapi belum menjadi keputusan. Kami akan membawanya dalam rapat terbatas (ratas) dulu,” ujar Zulhas.