TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mengupayakan agar pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Februari mendatang tak lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Sabtu, 25 Januari 2025.

Ditemui Rampinas Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Jakarta, Dadan menjelaskan anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu. Adapun program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Hal itu yang kemudian menyebabkan pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah. “Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” tutur Dadan.

Hingga kini program MBG sudah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Ia lalu membeberkan tahapan program MBG tersebut. Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, pemerintah menargetkan 3 juta penerima manfaat dari program MBG. Berikutnya, pada April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah itu bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat berjumlah 82,9 juta orang itu, kata Dadan, tambahan anggaran Rp 100 triliun diusulkan. Semula, pemerintah menyebutkan target itu bakal dipenuhi pada akhir tahun 2025, namun belakangan Presiden Prabowo meminta program itu dipercepat sehingga seluruh target tercapai per September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya," tutur Dadan. BGN akhirnya menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran Rp 100 triliun untuk bisa mempercepat pencapaian target tersebut.