Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan tak sedikit pun memotong bantuan sosial (bansos) dalam upaya penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp306 triliun.

Ia merinci belanja negara tahun ini lebih dari Rp3.600 triliun, khususnya untuk sederet program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan penyesuaian tajam di beberapa keran pengeluaran.

"Tujuannya (penghematan Rp306 triliun) agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat," jelasnya dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1).

"Oleh karena itu, yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial (bansos). Tidak ada sedikit pun pengurangan di situ (bansos)," tegas Sri Mulyani.

Sebaliknya, perempuan yang akrab disapa Ani itu menuturkan banyak pos belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mesti dipangkas.

Ini sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Khusus untuk belanja Kabinet Merah Putih dipotong Rp256,1 triliun, sedangkan efisiensi sisanya berasal dari alokasi dana transfer ke daerah (TKD).

Ani turut melempar candaan kepada Direktur Utama BRI Sunarso saat menjelaskan soal penghematan APBN 2025 yang dilakukan Presiden Prabowo.

"Mulai dari perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), berbagai kegiatan seperti ini sudah gak boleh lagi, Pak Sunarso. Jadi, mungkin karena BRI adalah BUMN tidak terkena pemotongan anggaran, tapi memberikan dividen," kelakar Ani.

"Kementerian/lembaga diminta oleh Bapak Presiden (Prabowo) tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bisa diefisienkan. Namun, program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah makan bergizi gratis," tutupnya.