Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong agar kementerian yang dipimpinnya dapat memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, serta mencapai kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, juga ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam upaya mencapai tujuan itu, terus dilakukan penggalangan sinergi nasional yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Beberapa program prioritas daripada Bapak Presiden, yang utama terkait dengan ketahanan pangan. Ini tujuannya adalah menjaga harga pangan dan swasembada pangan," kata Airlangga dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2025 bertema "Sinergisitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita" di Jakarta, Kamis (30/1).

Dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, tercatat berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis, antara lain peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan pada awal 2025, kenaikan UMP sebesar 6,5 persen, serta penghapusan utang macet bagi UMKM.

Kemudian, kebijakan perpanjangan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri, hingga upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10 persen saat libur Natal dan Tahun Baru, juga program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale di akhir 2024.

Melalui berbagai langkah strategis itu, pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028 mendatang, seiring peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha diyakini sebagai kunci menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

"Stabilitas nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI dan Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional," ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Sebagai persiapan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan.

Selain itu, upaya swasembada pangan juga dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Terkait pengendalian inflasi, Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) telah berhasil melakukan tugasnya pada kisaran 1,5 persen, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5 persen.

Menurut Airlangga, hal ini sekaligus menjadi bukti kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kontribusi sinergi TNI-Polri diakui diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional.

Bukan hanya diharapkan dapat mencegah barang-barang ilegal masuk Indonesia, seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil, sinergi yang baik antara TNI-Polri juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif, hingga berujung kepada stabilitas perekonomian nasional yang terjaga.

Saat ini, pemerintah mengembangkan 24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta kegiatan dalam bentuk maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat. Secara kumulatif, sejak 2012 sampai 2024, KEK telah mencatat capaian investasi sebesar Rp256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan 394 pelaku usaha.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global seperti BRICS, OECD, RCEP, dan CPTPP turut menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing nasional.

"Sekarang Malaysia, Singapura kepingin bikin lagi data center dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Kita memerlukan speed untuk merespons lagi supaya investasi ini lari ke Indonesia," pungkas Airlangga.