TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan porsi efisiensi anggaran kementeriannya tahun ini. Hal ini seiring arahan Presiden Prabowo Subianto ihwal efisiensi APBN dan APBD yang dituangkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Dari pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2025 yang senilai Rp 6,4 triliun, Nusron akan memangkas sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun. Selain itu, ada blokir anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. “Proyeksi total efisiensi blokir dan implementasi Inpres 1 Tahun 2025 adalah Rp 2,631 triliun atau 40,76 persen,” kata Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.

Nusron mengatakan bakal mendapat pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP). Ia berujar pinjaman dari Bank Dunia ini sudah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun program ILASP merupakan program yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Total anggaran program tersebut yakni US$ 655 miliar. “ATR/BPN dapat sekitar US$ 340 juta, BIG US$ 298 juta, dan sisanya untuk Kemendagri,” kata Nusron.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo meminta jajarannya melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun. Rinciannya,, efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Merespons kebijakan efisiensi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah memastikan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu. Efisiensi yang tepat, kata dia, perlu diikuti dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan. “Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” ujar Sultan melalui keterangan resmi, dikutip Tempo pada Jumat, 31 Januari 2025.

Sultan mengatakan efisiensi yang tepat dapat menghasilkan anggaran yang cukup untuk dibelanjakan pada program-program prioritas. Bahkan menurut dia, penghematan anggaran ini perlu dijadikan budaya pemerintahan guna mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.