Perum Bulog disebut memiliki anggaran sebesar Rp39 triliun untuk menyerap setidaknya 3 juta ton beras selama puncak panen raya pada Februari, Maret, dan April 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan anggaran tersebut terdiri dari Rp23 triliun yang sudah dikantongi Bulog dan tambahan Rp16,6 triliun yang baru disepakati dalam rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama kementerian terkait lainnya.

Dalam rapat itu, ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan skema pembelian gabah dari petani dengan harga yang telah ditetapkan, yakni Rp6.500 per kg.

"Kami bahas panjang mengenai Bulog, keuangannya sudah tidak ada masalah, uang Bulog ada Rp23 triliun sudah ready. Sekarang sudah disepakati (tambahan) Rp16,6 triliun dari Menteri Keuangan (Sri Mulyani) tadi," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).

"Jadi sudah ada Rp39 triliun untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April waktu puncak panen raya," imbuhnya.

Tambahan anggaran ini diberikan untuk memastikan Bulog dapat membeli gabah dari petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan dukungan dana ini, Zulhas menegaskan tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak maksimal dalam menyerap produksi beras di musim panen raya.

Menurut Zulhas, tambahan anggaran ini juga menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa Bulog memiliki dana yang cukup untuk menyerap beras petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram untuk gabah dan Rp5.500 per kilogram untuk jagung.

Untuk memastikan keberhasilan penyerapan beras ini, dirinya menekankan Bulog tidak dapat bekerja sendiri. Menurutnya, dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga camat dan desa, sangat diperlukan.

Selain itu, aparat keamanan seperti TNI dan Polri juga diharapkan dapat membantu dalam proses penyerapan gabah dari petani agar berjalan lancar.

"Tentu Bulog tidak bisa sendiri. Ini pekerjaan besar. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan," ucapnya.

Selain membantu proses serapan beras, TNI dan Polri juga akan berperan dalam pengawasan agar harga yang ditetapkan pemerintah tetap terjaga.

Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram dan mewajibkan semua pihak, termasuk pabrik-pabrik besar swasta, untuk membeli dengan harga yang sama.

"Karena sudah diputuskan oleh pemerintah harga Rp6.500, jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp6.500, termasuk pabrik-pabrik besar seperti di Sumatera Selatan. Kalau ada yang melanggar harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Harga tidak boleh ditawar-tawar," tegasnya.