Kata dia, perihal dengan tempat pelantikan kepala daerah itu akan digelar di Ibu Kota Negara dalam hal ini Jakarta.

Hanya saja perihal tempat pastinya, Tito belum membeberkan lebih detail termasuk potensi digelar di Istana Negara.

"Masalah tempatnya sedang dibicarakan tapi yang jelas di Ibu Kota negara tapi tolong saya juga ingin menegaskan di sini karena saya lihat di berita macem-macem ibu Kota negara dianggap IKN Nusantara sesuai dengan UU tentang Ibu kota negara IKN bahwa IKN menjadi ibu kota perpindahan itu dibuat dulu dengan Perpres itu ada komanya itu dengan Perpres, selagi Perpresnya belum operasional sebagai Ibu Kota Negara maka Ibu Kota Negara tetap ada di Jakarta," beber dia.

Adapun, para kepala daerah yang nantinya dilantik kata dia merupakan kepala daerah terpilih tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun yang bersengketa tetapi sudah menempuh putusan dismissal.

Kepala daerah yang dimaksud yakni, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota termasuk untuk Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Aceh.

"Akan dilaksanakan serempak oleh bapak Presiden untuk bapak gubernur bupati walikota yang non sengketa 296 ditambah yang dismissal kita gak tahu jumlahnya itu digabung hanya satu kali," tandas dia.