Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Tanah Air
Jerit Tukang Bakso dan Pedagang Warkop Kesulitan Dapat LPG 3 Kg
CNN INDONESIA
| 6 jam yang lalu
8 0 0
0
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pihak menyesalkan keputusan Kementerian ESDM yang sempat melarang penjualan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg secara eceran di warung-warung kelontong.
Selama tiga hari kebijakan itu diberlakukan sejak 1 Februari lalu, warga mengungkap keresahannya karena mulai kesulitan mencari LPG 3 kg yang biasanya mudah didapat.
Pedagang bakso di Jalan Administrasi Negara, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sur (32), mengaku sempat kesulitan mencari LPG 3 kg dalam dua hari terakhir untuk usahanya. Biasanya, Sur mengaku membeli LPG 3 kg untuk jualan baksonya dari warung dekat rumah.
Namun, dalam dua hari terakhir, dia terpaksa harus pergi lebih jauh dan mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg di agen terdekat.
"Terus kemarin tanggal 2 Februari kan katanya enggak boleh ya, saya baru dapat beli di agen," kata Sur kepada CNNIndonesia.com, saat ditemui di warung baksonya, Selasa (4/1).
Sur mengaku keberatan jika pemerintah melanjutkan untuk melarang LPG 3 kg dijual eceran. Meski harganya lebih mahal, dia merasa hal itu justru memberatkan. Apalagi, tak semua agen LPG mudah dijangkau.
Pasalnya, menurut Sur, kesulitan mendapat LPG 3 kg terutama sangat dirasakan warga di daerah. Dia bercerita, larangan itu sangat dirasakan kerabatnya yang juga berjualan bakso di Karanganyar, Jawa Tengah.
Imbasnya, setelah larangan itu, kerabat Sur harus menempuh jarak hingga berkilo-kilo dari semula biasa mendapat LPG 3 kg dari dekat rumah.
"Saya enggak setuju. Terus mayoritas kalau di kampung agen (LPG) itu jauh, membutuhkan waktu," katanya.
Belum lagi, lanjut Sur, pembelian juga sempat dibatasi. Terakhir, dia mengaku juga harus menunjukkan KTP sebagai syarat pembelian. Dia mengaku biasa membeli 2 LPG 3 kg untuk persediaan rumah dan berjualan bakso. Alhasil, Sur mengaku harus menunjukkan dua KTP untuk membeli dua tabung LPG 3 kg.
Sur juga harus mengantre dengan pembeli lain. Antrean mulai terasa menjelang siang sekitar pukul 10.00 WIB.
"Kemarin beli dua LPG, pakai dua KTP," katanya.
Pedagang warkop yang enggan disebutkan namanya di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat mengeluhkan keputusan pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg secara eceran. Menurut dia, larangan itu sangat dirasakan dirinya yang bisnis kecil-kecilan dan memerlukan kompor.
Sama seperti Sur, dia mengaku juga keberatan karena tak semua agen mudah dijangkau. Imbasnya, setelah larangan itu, dia sempat tak lagi diantar penjual gas keliling langganannya.
Dia mengaku tak keberatan meski LPG eceran harganya lebih mahal dibanding agen. Selama ini, dia mengaku biasa membeli dengan harga Rp20 ribu. Menurut dia, harga itu lebih terjangkau dibanding harus membeli langsung ke agen.
"Mungkin kalau di agen Rp17 ribu ya, cuman kan kita harus jalan lebih jauh lagi," kata dia.
Agen tolak LPG dilarang dijual eceran
Penolakan bukan hanya dari warga dan pedagang. Sejumlah agen juga mengaku tak setuju larangan LPG 3 kg tak lagi dijual eceran. Pangkalan LPG di kawasan Bendungan Hilir, Angga, mengaku keberatan dengan keputusan pemerintah tersebut.
Angga yang mengaku telah lebih dari 10 tahun menjadi pangkalan LPG merasakan betul dampak larangan LPG 3 kg dijual eceran. Kemarin, pangkalannya mendadak diserbu warga untuk membeli LPG.
Walhasil, dari semula stok 200 LPG bisa habis dalam dua hari, pada hari itu, mendadak stok langsung ludes. Namun, situasinya jadi sulit karena pembeli harus mengantre. Dia terutama prihatin dengan antrean warga yang kesulitan mendapat LPG.
"Lebih ramai aja, kan satu orang satu, jadi lebih banyak orang aja," kata Angga.
Dia mengaku mengetahui informasi larangan penjualan itu dari media sosial. Di hari yang sama pada 1 Februari, dia mulai membatasi penjualan. Dia membatasi setiap orang hanya bisa membeli satu tabung LPG.
"Biasanya kan ecer buat warung. Kemarin dibatasi. Karena kan bagi-bagi, banyak orang yang datang," katanya.
Agung merasa dilema dengan larangan tabung LPG 3 kg dijual eceran. Di satu sisi, menurut dia, itu baik untuk menekan harga. Namun, dia prihatin karena warga kesulitan mendapat persediaan. Apalagi, tak semua daerah memiliki pangkalan LPG yang mudah dijangkau.
"Kalau dia ada di warung, kan masyarakat lebih cepat dapatnya," kata Agung.
Sementara itu, pemilik pangkalan LPG di kawasan Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rafli, mengaku mengetahui informasi larangan LPG 3 kg dijual eceran. Namun, Rafli mengaku belum sempat membatasi penjualannya.
Dia mengira larangan itu dalam beberapa hari terakhir baru sebatas sosialisasi.
"Saya pikir masih sosialisasi. Belum pasti," kata Rafli.
Namun, Rafli mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut karena akan memberatkan masyarakat. Sebab, menurut dia, tak semua warga bisa menjangkau pangkalan LPG. Apalagi, LPG 3 kg bagi pedagang kerap dibutuhkan mendadak.
"Kalau untuk larangan penjualan ke pengecer saya keberatan. Karena pengecer itu lebih memudahkan gas itu sampai ke pemakai yang di luar jangkauan," katanya.
Pada Sabtu (1/2), pemerintah sempat menerapkan kebijakan baru untuk memastikan pendistribusian subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer. Pengecer elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan komoditas produk Pertamina itu.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi agar lebih terkontrol dan tepat guna.
Namun, larangan itu per Selasa (4/2) mulai dicabut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membolehkan penjualan gas liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer.
Menurut Ketua Harian Partai Gerindra itu, bakal ada aturan yang menertibkan harga jual LPG 3 kg.
"Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
(thr/ugo)
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!