TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran kementeriannya bakal dipangkas sekitar 52,5 persen. Penghematan tersebut sejalan dengan Instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Airlangga mengatakan langkah penghematan sudah mulai diterapkan di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian. "Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa (anggaran) kami dipotong, memang langsung kami matikan (lampu dan listrik)," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Rabu, 5 Februari 2025.

Penghematan listrik tersebut, kata dia, sekaligus menjadi simbol bahwa anggaran Kemenko Perekonomian dipangkas. Namun ia mengatakan optimalisasi anggaran akan dilakukan agar pemangkasan tak berdampak pada target dan program yang ingin dicapai Kemenko Perekonomian. 

Total pagu anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian adalah sebesar Rp459,7 miliar untuk tahun 2025. Pemangkasan 52,5 persen adalah sebesar Rp241,7 miliar. Dengan demikian anggaran yang tersisa untuk digunakan adalah Rp212 miliar.

Sebelumnya Prabowo meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk berhemat lewat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2024 yang diterbitkan pada 22 Januari lalu. Instruksi ini menargetkan penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 hingga Rp306,6 triliun. Terdiri dari anggaran kementerian lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menerbitkan surat dengan nomor S-37/MK.02/2025. Bendahara negara meminta menteri dan kepala lembaga untuk melakukan identifikasi belanja yang akan dihemat dan membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil revisi akan dikumpulkan ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.