Oshiete!
Berita 
Masjid
Info Kurs Ekonomi & Bisnis
Beda Danantara Prabowo vs Indonesia Investment Authority Bentukan Jokowi
TEMPO BISNIS
| Kemarin, 23:07
7 0 0
0
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan pertama kali dalam acara World Governments Summit 2025 secara virtual di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Jumat, 14 Februari 2025.
Sebelum Danantara, pemerintahan di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) lebih dahulu mendirikan sovereign wealth fund (SWF) atau dana investasi pemerintah, yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA) pada Januari 2021 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lantas, apa perbedaan di antara keduanya?
Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod mengatakan perbedaan Danantara dengan INA terletak pada pilar investasinya. INA, menurut dia, hanya mempunyai satu pilar, yaitu SWF. “Jadi, kalau Danantara itu ada tiga fungsi, satu sovereign wealth fund, seperti INA, satu pilar lagi adalah di investment (investasi), development investment (pengembangan investasi), terus yang ketiga adalah asset management (manajemen aset). Jadi, tiga pilar, sementara INA hanya satu pilar,” kata Kaharuddin ketika ditemui di kantornya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2024.
Senada dengan hal itu, Kepala Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyebut lembaganya memang seperti INA. Namun, menurut dia, Danantara memiliki cakupan yang lebih luas, lantaran juga bertugas mengelola investasi negara di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menjelaskan, pembentukan Danantara merupakan wujud dari komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Presiden, lanjut dia, menginginkan pengelolaan investasi yang bisa lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. “Ya, misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Lalu, kebijakan investasi nasional seperti apa,” ucap Muliaman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Prabowo menuturkan dana dalam superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Danantara akan diinvestasikan pada proyek-proyek strategis di berbagai sektor. Dia pun berharap, proyek-proyek berkelanjutan tersebut nantinya dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen dalam kurun waktu lima tahun mendatang. “Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, akan menginvestasikan sumber daya alam (SDA) dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, industri hilir, manufaktur canggih, dan produksi pangan, dan lain-lain,” ujar Prabowo dalam acara World Governments Summit 2025.
Sementara itu, INA, menurut Jokowi, memiliki posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan. SWF Indonesia tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara jangka panjang, serta menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. “Melalui keberadaan INA, kita akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan,” kata Jokowi dalam siaran langsung, pada Selasa, 16 Februari 2021.
Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara ditargetkan mengelola lebih dari US$ 900 miliar aset dalam pengelolaan atau asset under management (AUM). Adapun initial funding atau pendanaan awalnya diproyeksikan sebesar US$ 20 miliar. “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dolar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar AS, yang akan menciptakan nilai tambah signifikan bagi negara kami,” ucap Prabowo.
Sementara itu, terkait INA, Jokowi mengatakan bahwa akan ada aliran dana besar yang siap masuk. Syaratnya adalah menyiapkan aturan mengenai LPI tersebut terlebih dahulu. “Begitu aturan SWF keluar, akan ada inflow minimal US$ 20 miliar,” ujar Jokowi saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
Raihan Muzzaki, Ahmad Faiz, dan Caesar Akbar berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
komentar
Jadi yg pertama suka
Belum Jadi Warga?
Daftar yuk!