ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak semua pom bensin milik Pertamina. Banyak, mayoritas pom bensin itu milik UMKM, swasta. Nah itu kita harus jaga juga," ujar Erick di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu (1/3).

Pernyataan ini disampaikan Erick dalam konteks transparansi dan persaingan sehat di sektor perminyakan nasional, terutama setelah masyarakat menyoroti isu BBM oplosan imbas dugaan korupsi pengadaan RON 92 (Pertamax) di Pertamina.

Erick Thohir menegaskan perbaikan dalam industri harus dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan emosi atau tuduhan sepihak.

Menurutnya, pemahaman yang lebih luas terhadap lanskap industri akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, Erick menyinggung isu kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina, termasuk dugaan kasus oplosan bahan bakar yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ia menegaskan ada perbedaan antara praktik blending yang bertujuan meningkatkan performa bahan bakar dengan yang bersifat koruptif.

"Saya sudah lihat bagaimana kemarin saya dan Pak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin). Saya rapat jam 11 malam, mengenai isu apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi," tuturnya.

"Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita, tadi sudah dilakukan penindakan dari Kejaksaan sedang menggali itu," ia menjelaskan .

Lebih lanjut, Erick menilai keterbukaan dan kompetisi dalam industri ini semakin meningkat dengan adanya uji perbandingan bahan bakar oleh masyarakat.

Ia merujuk pada sebuah konten YouTube yang membandingkan performa bahan bakar dari berbagai merek, seperti BP, Vivo, Pertamina, dan Shell.

Menurutnya, industri perminyakan harus dikelola dengan perspektif yang lebih luas, sebagaimana sektor lain seperti penerbangan dan asuransi. Erick menegaskan berbagai aspek dalam industri ini harus diperbaiki secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada satu isu tertentu.

"Jadi apakah Pertamina, apakah tentu Garuda, ASABRI, Jiwasraya, ya itu kita harus lihat perspektifnya secara menyeluruh. Enggak bisa hanya di satu isu. Banyak isu lain yang harus digarap," tuturnya lebih lanjut.

Sebelumnya, isu BBM oplosan mencuat seiring kasus dugaan korupsi pengadaan RON 92 (Pertamax) di Pertamina yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung.

Sejumlah pejabat Pertamina dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyebut pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian untuk RON 92 (Pertamax).

"Padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan," katanya.

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung untuk mengungkap lebih lanjut dugaan korupsi di Pertamina.