TEMPO.CO, Batam - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berencana menunaikan salat Idul Fitri di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Sekaligus akan menyampaikan permintaan maaf kepada warga Rempang atas perilaku pemerintah dalam menangani PSN Rempang Eco City dua tahun belakangan.

Namun, Kordinator Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) Ishaka atau Saka mengatakan, masalah Rempang bukan soal meminta maaf atau tidak, sekarang siapapun yang berbuat salah bisa meminta maaf dengan gampang. "Tetapi yang kami tuntut itu bukan tentang minta maafnya. Kalau memang mau minta maaf proses hukum dulu semua kasus yang pernah terjadi, seperti penyerangan terhadap warga Rempang," kata Saka, Rabu 26 Maret 2025. 

Saka menegaskan, tidak perlu minta maaf jika kasus hukum yang terjadi selama ini tidak ada titik terang, lebih baik pemerintah memastikan mendengarkan tuntutan warga. "Yang kami harapkan tindakan nyata pemerintah, sesuai dengan tututan masyarakat," kata dia. 

Tuntutan warga kata Saka, tidak lain adalah meminta pemerintah menghentikan rencana menggusur warga Rempang dari tanah nenek moyang mereka, kemudian melegalkan status kampung tua yang sudah sejak lama diperjuangan warga 16 kampung tua di Rempang. "Kami tidak mau dipindahkan, PSN harus dibatalkan, program yang merusak ruang hidup masyarakat dihentikan, kami tidak terima lingkungan rusak," kata dia. 

Bahkan terkait rencana Kemntrans menggunakan skema transmigrasi lokal untuk memindahkan ekonomi sosial masyarakat menurut Saka, semua skema itu sama dengan penggusuran. "Kami anggap itu sama saja dengan relokasi," kata Saka.

Saka mengatakan, malam takbiran Idul Fitri warga Rempang akan menggelar pawai obor dan orasi penolakan transmigrasi lokal di Lapangan Sembulang. "Kita undang seluruh warga Rempang lima kampung terdampak pertama, tetapi kalau masyarakat Malayu lainnya mau berpartisipasi kita persilahkan, ini betuk sikap kami," kata Saka. 

Dalam diskusi bersama Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik Saka juga menegaskan komitmen warga menolak rencana transmigrasi lokal tersebut. "Sampai kapan warga Rempang dikriminalisasi terus?, kapan hak kami warga Rempang akan dipenuhui, apakah kami dianggap sebagai anak tiri di negeri ini, ini yang menjadi pertanyaan," kata Saka, Kamis 27 Maret 2025.

Begitu juga yang dikatakan warga lainnya Wadi, menurutnya, transmigrasi adalah perpindahan masyarakat dari padat ke tempat luas. "Ini kita tenggok pak Menteri, transmigrasinya memindahkan warga dari banyak titik, jadikan satu, itu kami heran," katanya.

Sebelumnya saat diwawancarai awak media di Jakarta, Senin, 24 Maret 2025. Mentrans Iftitah bakal menunaikan salat Idul Fitri di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Agenda ini ia rancang seiring rencana Kementerian Transmigrasi melaksanakan program transmigrasi lokal di kawasan tersebut. “Saya mau salat di Rempang, mau minta maaf atas perilaku pemerintah di masa lalu,” kata Iftitah di Kementerian Transmigrasi. “Kami akan memulai era baru bahwa Kementrans akan berpihak pada kepentingan rakyat.”

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), penolakan masyarakat muncul terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Konflik pecah sejak awal September 2023 ketika sejumlah aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga. Mereka datang untuk memasang patok tanda batas lahan proyek Rempang Eco City. Padahal masyarakat belum sepakat dengan pergusuran tersebut.

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Iftitah mengusulkan program transmigrasi lokal di Pulau Rempang untuk masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City. Iftitah mengatakan sudah ada usulan Walikota Batam untuk melaksanakan transmigrasi di Batam, Pulau Rempang dan Galang.

“Saya akan segera tetapkan (menjadi kawasan transmigrasi), insyaallah dalam akhir bulan ini atau bulan depan. Sudah mendapatkan persetujuan Presiden maupun Menteri PPN/Kepala Bappenas,” kata Iftitah.