MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya telah bertemu dengan perwakilan lembaga pemeringkat utang internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings pada Rabu malam, 3 Juni 2026. Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan S&P untuk meninjau kondisi ekonomi Indonesia.

“Ya pada dasarnya kami jelaskan posisi kami semaksimal mungkin seperti apa, biar mereka mengerti fondasi ekonomi kita seperti apa,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis, 4 Juni 2026. Menurutnya, S&P akan mendiskusikan hasil pertemuan tersebut dengan tim internal mereka.

Bendahara Negara itu mengklaim salah satu poin utama yang ditekankan oleh pemerintah adalah keseriusan dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, Purbaya juga menjelaskan kepada S&P upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Ia mengklaim penerimaan negara telah tumbuh signifikan, ditandai dengan penerimaan pajak yang tumbuh 22 persen pada Mei 2026.

Pertemuan Purbaya dengan S&P berlangsung di tengah beredarnya kabar bahwa lembaga rating tersebut akan menurunkan rating utang Indonesia. Saat ini, rating Indonesia berada di level BBB atau layak investasi dengan outlook stabil.

Pada April lalu, S&P mengeluarkan analisis yang menilai bahwa peringkat utang Indonesia rentan melemah akibat perang di Timur Tengah. Menurut lembaga pemeringkat utang global itu, posisi Indonesia lebih rentan dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

S&P Global menyoroti risiko fiskal akibat kenaikan harga energi. “Kenaikan harga energi meningkatkan pembayaran subsidi anggaran, sehingga membebani defisit fiskal,” tulis S&P Global dalam laporannya pada Rabu, 15 April 2026.